Nasib Industri Batik dalam Pasang Naik Individualisme


Sudiarto
Program Officer, Yayasan Interseksi

batik_1
Dalam era globalisasi saat ini, kearifan lokal menjadi upaya untuk membentengi arus pasang naik individualisme vis-à-vis komunalisme. Komunisme, bentuk lain dari semangat komunalisme, yang pernah menguasai separuh belahan dunia mengalami kebangkrutan setelah runtuhnya Tembok Berlin. Gulirannya membawa pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada kurun 1995 hingga dekade 2000-an, yang keputusan-keputusannya bersifat mengikat setiap negara anggotanya (legally binding). Berdirinya WTO menandai pasang naik individualisme, paham yang menurut teori konspirasi sudah dipopulerkan sejak 1970-an melalui penciptaan karakter superhero. Meskipun sudah ada sejak dekade sebelumnya, para pengamat komik melihat adanya akselerasi pemunculan tokoh-tokoh superhero, mendukung gagasan tentang sosok satu orang individu yang bisa menyelamatkan dunia. Demikian pengantar yang diberikan oleh Revitriyoso Husodo, penggiat budaya anti-globalisasi dalam Diskusi Dua Bulanan Interseksi, Kamis 18 Agustus 2011 di Jakarta.

Menghadapi deadlock dalam sejumlah putaran konferensi tingkat menteri (KTM), sekarang praktis WTO “diparkir”, dan sebagai gantinya digulirkan berbagai kesepakatan perdagangan bebas yang sifatnya bilateral (bilateral free trade agreement atau BFTA). Salah satu negara yang mendapat keuntungan adalah Cina, sang naga yang tidak disangka-sangka oleh Barat. Ketika negara-negara Barat dilanda krisis subprime mortgage, Cina mengalihkan tujuan ekspornya ke pasar ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang memiliki potensi 600 juta penduduk. Ditambahkan dengan jumlah penduduk Cina sendiri, kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA) menjadi pakta perdagangan terbesar di dunia, mencakup 1,9 miliar penduduk dunia.

batik_2
Meskipun kemiskinan masih menjadi persoalan, tetapi Indonesia diberkahi percepatan pembentukan lapisan kelas menengah yang cukup signifikan. Perdagangan menjadi sebuah cara hidup, dan sejumlah FTA seperti ACFTA, AANZFTA (FTA ASEAN-Australia-Selandia Baru) dan yang akan segera dibentuk FTA ASEAN-Eropa meningkatkan arus dagang dengan di-nol-persen-kannya pajak masuk barang-barang. Salah satu yang bakal terkena dampak adalah industri batik, khususnya pada kelas batik cetak (print) yang segmentasinya paling besar dibanding dua kelas batik lainnya, yaitu batik tulis dan batik cap. Batik tulis menempati kelas paling atas yang hampir tidak terkena imbas ACFTA. Batik cap, dengan keunggulan produksi yang lebih banyak karena efisiensi pengurangan jam kerja, dinilai berkurang sentuhan manusiawinya (human touch), relatif tidak terlalu terganggu oleh ACFTA.

Di pasar grosir Tanahabang, batik produksi Cina praktis menguasai dari tingkat grosir hingga eceran. Diduga Cina juga kini memotong jalur perdagangan langsung ke Afrika, padahal dulunya banyak pedagang tekstil Nigeria yang berbelanja di Tanahabang. Di berbagai sentra industri batik, terjadi pergeseran dari pengusaha batik menjadi broker atau pedagang. Menurut penelitian IGJ (Institute for Global Justice), setidaknya ada 48 pelabuhan tikus yang menjadi pintu masuk barang-barang dari Cina. Menghadapi gelombang gulung tikarnya industri batik, Negara dihadapkan pada pilihan apakah akan melindungi pengusaha besar ataukah usaha kecil menengah (UKM).

Memang pemerintah telah menetapkan keputusan presiden (Keppres) nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional sebagai upaya mendorong memasyarakatnya penggunaan batik. Tetapi menurut Revitriyoso, batik sendiri bukan milik Indonesia saja karena hampir semua bangsa mempunyai tradisi batiknya masing-masing. Kalaupun mau melindungi batik dalam kerangka perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sesuai mekanisme dalam WTO yaitu TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights), yang bisa dipatenkan adalah teknik pembuatan batik khas Indonesia, misalnya canting, bahan-bahan dan proses lorot yang digunakan para pembatik Indonesia.

Selain itu Negara juga diharapkan bisa mendorong pengembangan motif-motif batik agar lebih beraneka ragam. Selama ini motif batik dapat dibagi menjadi motif pedalaman yang cenderung lembut dan khidmat, dan motif pesisir yang lebih warna-warni. Dalam sejarahnya, pembagian motif ini bisa jadi didasarkan pada politik kerajaan untuk menandai wilayah kekuasaannya, dari pusat kekuasaan, daerah pinggiran, hingga daerah luar yang dianggap para penduduknya berpakaian minim hingga telanjang. Selain berorientasi pada pasar lokal, pemerintah juga bisa membantu para pengusaha batik untuk mempromosikan batik di stand-stand mode internasional seperti Paris. Saat ini Kementerian Perindustrian telah melakukan langkah positif dengan memberi label “batik mark” untuk membedakan produk batik dalam negeri dengan batik luar negeri, tetapi kebijakan nasionalistik ini tidak akan efektif tanpa upaya mensiasati dengan melakukan mekanisme non-tariff barrier. Yang paling penting, Revitiriyoso menyimpulkan, harus ada gerakan national character building untuk melindungi produksi batik nasional.

Menanggapi uraian Revitriyoso, peneliti senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) Dr. Riwanto Tirtosudharmo menelisik adanya proses eksploitasi terselubung dalam industri batik itu sendiri. Hubungan antara buruh batik dengan majikan ditutupi dengan relasi kekeluargaan, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi si buruh dengan majikan. Buruh batik pun tak memiliki organisasi semacam serikat untuk melindungi hak-haknya dalam berhubungan dengan majikan. Kondisi serupa juga terjadi di industri kayu ukiran Jepara. Aspek lainnya adalah limbah yang dihasilkan oleh industri batik yang dikeluhkan masyarakat.
Menurut Herman Sepu dari Perkumpulan Budaya Bumi Bagus, di sentra batik Cirebon para buruhnya sudah dibayar sesuai standar upah minimum regional (UMR). Persoalannya justru pada sifat pekerjaannya yang monoton. Pembatik tinggal menerima motif apa yang hendak dikerjakan, baik dicetak maupun dicap. Berbeda dengan seniman yang mempunyai kreativitas menciptakan motif, para pembatik praktis bekerja secara monoton. Dalam kasus industri kayu ukiran Jepara, seringkali finishing dilakukan di tengah-tengah istirahat kerja bertani di sawah, dan sesudah selesai tinggal diserahkan ke galeri untuk mendapat imbalan sejumlah uang.

Penggiat batik Irma Haryadi menyoroti terjadinya persaingan tidak sehat sesama pengusaha batik yang menyebabkan turunnya harga batik. Irma juga mengkritisi penyebutan batik untuk kelas batik cetak, dianggapnya sekadar “tekstil dengan motif batik”. Yang diakui sebagai batik hanya kelas batik tulis, batik cap dan kombinasi antara keduanya. Meskipun di sisi konsumen penurunan harga batik masih dianggap mahal, tetapi bagi para pembatik itu sangat merugikan. Batik yang dulunya bisa dihargai hingga satu juta rupiah kini hanya laku pada kisaran tiga ratus ribu rupiah. Kebanyakan pembatik sendiri tidak menjadikan membatik sebagai pekerjaan utama, hanya sebagai kerja tambahan.

Mengkritisi pendapat Revitriyoso yang lebih menyasar pada pasar eksklusif kalangan ekspatriat yang berani membayar mahal untuk produk-produk batik, Direktur Yayasan Interseksi Hikmat Budiman mempertanyakan bagaimana dengan pasar kelas bawah yang dikuasai Cina. Batik masih menjadi produk yang mahal di mata masyarakat. Kalau orientasinya hanya pada batik sebagai seni, ceruk pasarnya sangat kecil, padahal masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan akan pakaian ketimbang seni. Persaingan paling keras justru terjadi di tingkat produk-produk batik pada kisaran harga lima puluh ribu rupiah yang mengancam sentra-sentra industri batik seperti di Pekalongan. Produk-produk Cina sendiri tidak semuanya buruk, banyak yang dibuat dengan tingkat kehalusan produksi karena sudah distandarkan dengan mesin-mesin pabrik. Dengan produk yang berkualitas, Cina berani menjual produk dengan harga sangat murah, tetapi lama-kelamaan harga bergerak naik. Ada politik dagang di sana.

Menurut Revitriyoso, yang harus memainkan politik dagang adalah Negara. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan Cina yang rata-rata BUMN (badan usaha milik negara) praktis menjelma seperti China Incorporation. Subsidi diberikan mulai dari bahan-bahan hingga mesin. Bagi Revitiriyoso, dirinya bersama para penggiat batik lebih bersifat mendorong orang-orang untuk berlatih menciptakan motif dan mempelajari teknik pembuatan batik, tidak bergerak pada lini produksi. Menyoal rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses craft yang susah-payah, peneliti CSIS (Center for Strategic and International Studies) Nico Harjanto lebih menekankan pada kekuatan “ciri khas” yang dimiliki oleh produsen-produsen tertentu dalam menarik konsumen.

Diskusi yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah-tamah peserta diskusi dan staf Interseksi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s