DAMPAK KESEPAKATAN ACFTA (ASEAN CHINA-FREE TRADE AGREEMENT) TERHADAP INDUSTI BATIK PRINT/CETAK LOKAL/Revitriyoso Husodo*

cheng ho neng klentheng

motif: cheng ho neng klentheng

(Materi Diskusi Dwi Bulanan di Interseksi)

Proses peradaban manusia di bumi sampailah pada era Perdagangan bebas sebagai sistem distribusi hasil produksi kebutuhan hidup dewasa ini. Paham kebebasan penuh adalah dasar dari pemberlakuannya. Setelah tembok Berlin runtuh,  individualisme memenangkan pertempuran melawan komunalisme dengan pengukuhannya pada tahun 2005 dengan terbentuknya WTO-World Trade Organization. Dalam perkembangannya mekanisme WTO lebih demi kepentingan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa barat. Namun ketika terjadi konflik kepentingan antara keduanya terutama dalam pengaturan perjanjian produk pertanian pada perjanjian AoA-Agreement on Agriculture, maka ‘kendaraan’ ini cenderung di parkir. Kemudian FTA –Free Trade Agreement atau sering disebut sebagai WTO plus lebih bebas leluasa untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju. Namun fenomena China sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang kurang diperhitungkan pun turut mendapatkan keuntungan. Termasuk dalam perdagangan tekstil dan terutama produk turunannya berupa batik terutama sekali barang jadi berupa baju batik yang biasa diproduksi leh para industri rumahan di Laweyan, Solo, Pekalongan himgga beberapa kampung di pulau Madura.

Pasar Baju Batik Nasional

Keppres No. 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional Para pegawai instansi negara, pegawai BUMN mengenakan baju batik pada hari Jumat dan beberapa instansi lainnya bahkan mengharuskan mengenakan lebih dari dua hari seminggu pada hari kerja, memang awalnya sangat membantu dalam menyediakan pasar bagi para produsen batik, namun belakangan hari keputusan strategis ini menguntungkan para importir batik dari China. Pasar terbesar batik seperti Tanah Abang Blok A, E dan F memang saat ini terlihat tetap ramai, namun dari pengakuan beberapa pedagang di sana dapat disimpulkan bahwa pembeli tetap banyak namun mereka beli secara retail, transaksi berskala grosiran yang bisa dilakukan oleh tengkulak untuk pasar Medan, Makasar hingga Papua semakin sedikit. Para pembeli berkulit hitam yang biasa memborong batik (mungkin para importir dari beberapa negara di Afrika) juga semakin sedikit. Pasar itupun didominasi oleh produk asing. Di Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua misalnya, saat ini memperdagangkan sekitar 75%-80% tekstil dan garmen impor. Dari jumlah itu, sekitar 20%-30% ditengarainya masuk secara ilegal.

Pasar batik harus dilihat dari beberapa ‘kelas’nya yang dibedakan oleh kualitas; teknik pembuatannya dan tentu saja dari harga jualnya. Batik Tulis adalah batik yang berkalitas tertinggi dikarenakan teknik pembuatannya menggunakan keterampilan pengrajin sebelum diwarnai dan dilorot malamnya. Harganya relatif mahal hingga mencapai harga diatas satu juta rupiah. Kelas kedua adalah batik cap yang menggunakan teknik cap motif pada kain dan pewarnaan dan pelorotan hampir serupa batik tulis, harganya dapat mencapai ratusan ribu. Dan kelas terbawah adalah batik print atau batik cetak yang proses pembuatannya tidak berbeda dengan pembuatan motif pada kain seperti motif-motif tekstil lainnya, harganya hanya hanya beberapa puluh ribu rupiah per potong bajunya. Seringkali kualitas kainnya sangat buruk sehingga motif mudah hilang dan permukaanya menjadi berbulu. Batik kelas inilah yang memiliki volume terbesar dalam pasar batik.

Barangkali fenomena di atas diakibatkan oleh banjirnya produk China telah masuk dari berbagai jalur perdagangan nasional melalui pelabuhan-pelabuhan propinsi dan pelabuhan-pelabuhan ilegal atau pelabuhan ‘tikus’ mulai dari Batam hingga semarang. Per Desember 2010 neraca perdagangan Indonesia-China defisit di pihak Indonesia, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) 33 persen. Di Pasar Tanah Abang misalnya, saat ini memperdagangkan sekitar 75%-80% tekstil dan garmen impor. Dari jumlah tersebut,  dicurigai sekitar 20%-30% masuk secara ilegal.

Sangat mungkin banyak produsen batik beralih profesi dari berproduksi menjadi tengkulak kecil produk china karena lebih menguntungkan. Sehingga lat-alat produksi mulai dari canthing, wajan, alat cap hingga mesin jahit muai berkarat tidak berfungsi lagi. neraca perdagangan Indonesia-China defisit di pihak Indonesia tekstil dan produk tekstil (TPT) 33 persen. Pasar Tanah Abang misalnya, saat ini memperdagangkan sekitar 75%-80% tekstil dan garmen impor. Dari jumlah itu, sekitar 20%-30% ditengarainya masuk secara ilegal.

Industri Batik Lokal sebagai Inovator Kolektif

Sejarah batik seperti beragam motif yang terkandung di dalamnya;  sejak awal penanggalan abad Masehi, kebudayaan Afrika, Eropa dan Asia Tengah  telah berkembanag secara sporadis dan saling mempengaruhi satu sama lain baik dalam teknik, motif serta berbagai macam fungsi dalam pengolahan tekstil.  Hal ini hanya bisa terjadi melalui proses panjang yang tentu saja melibatkan banyak pihak dalam pengembangannya serta pengaruh perkembangan sosial, politik, budaya bahkan faktor letak geografis dimana ia tumbuh. Sehingga siapapun yang terlibat dalam proses perkembangan sosial dimana batik berada, dapatlah dikatakan memiliki andil dalam penciptaan bentuk kebudayaan tersebut.

Batik memang bukan dimonopoli oleh kebudayaan Nusantara, namun di Indonesia khususnya di pulau Jawa, yang tumbuh di pedalaman lebih kuat dipengaruhi oleh kebudayaan feodal agraris, dalam hal ini budaya Hindustan yang merembes melalui perdagangan dan penyebaran agama Hindu dan Budha. Proses pengerjaan serta motifnya bersifat simbolik yang berfungsi dalam ritual keagamaan, sosial, hingga kegiatan kenegaraan pada masa dulu dalam kegiatan pemerintahan kerajaan. Sebagai contoh corak pedalaman, kita dapat lihat dari motif-motif dekoratif diagonal seperti motif Parang Rusak dari keraton Kasunanan Surakarta dan dan Kasultanan Yogyakarta yang hanya boleh dikenakan oleh kerabat keraton. Warna yang mendominasi adalah warna gelap seperti warna soga, biru, hitam, dan krem sebagaiman warna-warna yang mereka temui di pedalaman pulau.

Sedangkan batik yang berkembang di pesisir seperti motif-motif dari Cirebon, Pekalongan dan belakangan Semarang, merupakan hasil akulturasi dari kebudayaan-kebudayaan asing yang bersinggungan dengan kebudayaan setempat melalui kegiatan perniagaan serta keagamaan seperti kebudayaan China, Eropa, Timur Tengah dan sedikit India. Warna batik pesisir umumnya warna cerah seperti warna merah, biru, kuning, hijau, serta warna cerah lainnya. Motif-motifnya bercorak naturalis seperti motif Megamendung dari Cirebon dan obyek burung Phoenix dari Pekalongan. Motif-motif baru dikembangkan oleh banyak kalangan mulai dari perorangan kelompok pengrajin hingga pemerintah daerah, selain untuk memperindah penampilan, juga berfungsi sebagai penandaan identitas daerah dalam pergaulan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya sebagasi misal Cheng Ho Neng Klenteng serta Tugu Muda dari Semarang.

Permasalahan HaKI

Bagi masyarakat di negara-negara berkembang, banyak beranggapan bahwa tradisi budaya serta ilmu pengetahuan digunakan serta diturunkan secara kolektif dari generasi ke generasi sebagai alat untuk survival serta mengembangkannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Sedangkan di negara-negara maju seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara yang cenderung Modernis dan individualistik umumnya beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan inovasi dan prestasi individu yang harus dilindungi kepemilikanya. Dengan kepemilikan (private property) yang merupakan inti dari sistem kapitalisme, maka seseorang akan mendapatkan keuntungan berlimpah melalui prosedur hak cipta (royalty). Atas dasar pemikiran demikianlah maka diciptakan undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual atau HaKI.

Ditingkatan Internasional, setelah runtuhnya Blok Timur, sebagai kutub imbangan dari Blok Barat, maka putaran demi putaran perundingan yang dimotori negara-negara maju bersama perusahaan-perusahaan multinasional digelar hingga pada suatu ketika terjadi kesepakatan untuk menggorganisasikan perdagangan dunia yang bersifat mengikat dan memiliki sangsi bagi negara pelanggar (legally Bounded) bagi negara-negara anggotanya  kedalam WTO (World Trade organization). Organisasi ini mengatur perdagangan apapun yang dapat menghasilkan keuntungan, mulai dari produk pertanian, nonpertanian, jasa, hingga perdagangan hak kekayaan intelektual!

Perdagangan hak kekayaan intelektual  di WTO diatur di dalam perjanjian yang disebut TRIPs-Trade Related in Property Rights, dimana seseorang atau sebuah organisasi dagang dilindungi kepemilikan hak paten atas sebuah bentuk maupun atas pengetahuan proses pembuatan dari suatu benda, termasuk motif dan proses pembuatan batik. Maka apabila seseorang akan membuat batik dengan motif dan atau melalui proses yang telah dipatenkan, maka ia harus meminta ijin atau harus membayar hak cipta (royalty) kepada seseorang atau sebuah perusahaan yang telah mematenkannya. Bayangkan apabila Parang Rusak dan motif Asem Arang telah dipatenkan terlebih dahulu oleh orang Los Angeles misalnya, berapa rupiah kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan masyarakat Semarang harus membayarnya ketika mereka harus mereproduksi motif tersebut bagi kebutuhan kegiatan budaya mereka yang mengharuskan menggunakan motif warisan leluhur mereka maupun kreasi baru kebanggaan lokalitas mereka? Persoalannya adalah siapa yang melakukan pembajakan terlebih dahululah yang dilindungi hukum perdagangan. Sedangkan negara Jepang dan Amerika adalah dua negara yang warganya telah mematenkan apapun termasuk tempe, motif batik hingga genom makhluk hidup yang hanya bisa tumbuh dan hidup di belantara hutan tropis nusantara, yang berjumlah lebih dari 93 persen hak paten yang pernah ada. Maka tidak relevan lagi menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pembajak terbesar di dunia.

Solusi

Melihat batik sebagai sebuah bentuk inovasi kolektif di era globalisasi ekonomi semacam ini maka kita sebaiknya bertindak arif dalam bersikap. WTO (World Trade Organization) memang sedang menghadapi kebuntuan dalam mengambil kesepakatan-kesepakan dalam perundingan, namun juga ada ancaman baru yaitu kesepakatan bilateral antar negara atau BFTA-Bilateral Free trade Arreement, dalam hal ini ACFTA yang tak kalah agresif dalam merugikan perekonomian nasional mupun perbatikan nasional. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan bersama.

Pertama masyarakat batik Indonesia(misalnya: pengrajin, perancang busana batik, pekerja perusahaan batik, asosiasi pengusaha kecil batik), sebaiknya  mendesak pemerintah untuk melindungi industri batik nasional dalam rangka membangun kekuatan ekonomi nasional sekaligus sebagai karakter budaya yang tinggi nilai dengan jalan memberikan subsidi bagi pengembangan motif dan teknik  pembuatan batik, subsidi bagi bahan baku batik serta dalam hal pemasaran batik. Mengembangkan industri batik nasional dapat dilakukan dengan cara mengembangkan motif dan teknik pembuatan batik. Pemberian penghargaan dan pembelian produk batik oleh pemerintah dilakukan dengan terus menerus. Hal lain adalah memperkuat industri batik tulis dan batik cap dengan orientasi tidak hanya pasar lokal namun juga berprespektif masuk kedalam pasar internasional.

Meskipun Kementerian Perindustrian telah mensiasati dengan mengeluarkan label BATIKMARK sebagai upaya untuk membedakan batik produksi dalam negeri dari batik produksi luar negeri seperti China dan Malaysia, hal ini tidak terlalu siknifikan utuk dengan serta merta konsumen dalam negeri akan berpihak, apabila tidak ada mensiasatinya dengan peraturan perdagangan bebas, misalnya melalui mekanisme non tariff barrier, selain terus ‘fight’ untuk meninjau ulang kesepakatan dalam ACFTA. Pihak Legislatif, dalam hal ini Komisi IX DPR-RI telah mengajukan setidaknya 228 post tariff yang seharusnya diperjuangkan, namun pihak eksekutif dalam hal ini Kementerian Perdagangan tiada tanda-tanda memperjuangkannya baik di tingkatan ASEAN apalagi ditingkatan bilateral kawasan ACFTA.

Kedua, dalam dunia batik perlu diwaspadai beberapa kemungkinan yang dapat dipatenkan sehingga akan merugikan masyarakat luas dan pengembangan batik itu sendiri yaitu: motif-motif tradisional maupun kontemporer yang sering dibuat, teknik pewarnaan yang mudah dan murah, bahan-bahan pewarnaan organik, dan alat-alat tradisional pembuat batik. Maka perlu dibuatnya perundangan yang mengatur apresiasi karya dan sipekarya atas jerih payahnya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas, tidak seperti yang terkandung di perjanjian HaKI.

Ketiga,  Sangat mendesak untuk membangun gerakan kongkrit national character building dalam rangka melindungi para produsen batik lokal dan dalam rangka mempertahankan pasar batik nasional sehingga gerak perekonomian akan mensejahterakan industri lokal dan nasional. Tidak cukup dengan hanya mengeluarkan Keppres No. 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, gerakan memproduksi dan mencintai produk sendiri dapat berupa membeli produk lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dari produk impor.

 

Sumber :

detikcom, Jiplak Batik Lokal, Produk China akan Ditertibkan di Tanah Abang, 2011

Oleh Dwi Hardiant, , CAFTA Ancaman Besar untuk Indonesia, 2010

Vivanews.com, Nasionalisme Batik Vs Batik Murah China , 2010

Ahmad Mufid Aryono, Batik printing paling terancam AC-FTA, 2010

Revititoso Husodo, BATIK: INOVASI KOLEKTIF DAN HAKI, Majalah Publik, 2009

Hira Jamtani & Lutfiyah Hanim, Globalisasi Dan Monopoli Pengetahuan, Infid, Konphalindo, IGJ, 2002
Alissa Quart, Belanja Sampai mati, Resist, 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s