Ada John Pilger di SPSI Bekasi

Dimasukkan oleh Syarif Arifin
Sunday, 27 June 2010 02:02

Kekhawatiran terhadap dampak buruk kesepakatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) terus meluas. Para buruh merasa “dibuntuti” ancaman PHK. Sementara para pengusaha, terutama pengusaha kecil menengah dibayang-bayangi bangkrut akibat kalah bersaing.

“FTA akan menyebabkan PHK besar-besaran. Karena peranan pemerintah semakin melemah dalam melindungi warga negara,” ungkap Revitriyoso Husodo, Program Officer Jaringan dan Kampanye Institute Global Justice Jakarta. Menurut Revi, panggilan Revitriyoso Husodo, FTA adalah bentuk nyata dari rejim globalisasi yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan raksasa.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KEP SPSI) Bekasi, Abdullah mengatakan, FTA akan membangkrutkan industri skala kecil dan menengah. ”Anak-anak kita akan menjadi antrian pencari kerja,” tambah Abdullah seraya menambahkan bahwa tenaga kerja Indonesia per harinya dihancurkan oleh kebijakan pemerintah dengan membuka diri terhadap modal asing.

Perbincangan tersebut terungkap dalam acara diskusi dan pemutaran film di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kompleks Pemda Kota Bekasi, kantor DPC KEP SPSI Bekasi, Sabtu 19 Juli 2010. Diskusi tersebut diadakan oleh Koalisi Rakyat Tolak ACFTA, berlangsung dari pukul 19.00 hingga pukul 22.00 WIB.

Sekitar 50 orang buruh hadir dalam acara tersebut. Mereka tampak antusias menyaksikan film New Rulers of The World meskipun hanya duduk di atas tikar dengan atap langit. Film dokumenter yang berdurasi 48 menit 22 detik itu merupakan karya John Pilger yang dirilis pada 2002.

Film tersebut memaparkan miskinnya kehidupan buruh di Indonesia, meskipun produk yang dibuatnya sangat mahal di pasaran. Juga, menyoroti muasal kemunculan agenda globalisasi di Indonesia. ”Globalisasi di Indonesia dibangun di atas korban lebih dari 1 juta orang…,” ungkap John Pilger dalam film tersebut.

Pilger menelusuri keterhubungan antara peristiwa 1965, terbentuknya pemerintahan baru dan kehadiran modal asing. Menurut film itu, kehidupan di Indonesia pasca-Soeharto menjadi bulanan-bulanan perusahaan-perusahaan multinasional. Pemerintah membuka seluas-seluasnya sumber daya alam untuk dieksploitasi oleh perusahaan internasional. Tapi, rakyatnya tetap miskin.

”Globalisasi melahirkan hutang, privatisasi dan kesengsaraan,” tambah John Pilger. Pilger membuktikan bahwa format ekonomi-politik pasca-Soeharto membuktikan tidak berubah sama sekali.

Jhon Pilger adalah jurnalis berkebangsaan Australia. Film tersebut menunjukkan bagaimana para penguasa dunia yang tergabung dalam Multinational Corporations (MNC) dengan instrumen lembaga-lembaga multilateral, semisal Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), memiskinkan negara-negara berkembang.

John Pilger mendasarkan filmnya dengan penelitian serius. Ia mewancarai aktivis buruh, buruh, pengusaha, dan pelaku ekonomi dan pengambil keputusan. Pabrik yang diteliti oleh John Pilger adalah GAP, Old Navy, Adidas dan Reebok. Salah seorang buruh yang diwawancarai John Pilger menyatakan bahwa ia menerima upah Rp 5000 per hari.
Sementara perusahaan bisa mendapatkan untung 38 miliar per hari.

Dengan ditemani makanan tradisional: bajigur, kacang, ubi dan singkong pemutaran film dan diskusi dipandu oleh Abdullah dan Revitriyoso Husodo memandu.

Memperkuat buruh dan serikat buruh

Revi menuturkan bahwa saat ini Indonesia telah menandatangani beberapa FTA, di antaranya dengan New Zealand, dengan Korea Selatan, dengan Jepang. Dan, yang paling mutakhir adalah Asean China Free Trade Area (ACFTA). ”ACFTA paling berpengaruh dalam hal kuantitas. Produk garmen, metal dan alas kaki bisa tersingkir,” ujar Revi.

Dengan disepakatinya FTA, Revi menuturkan bahwa tindakan pemerintah sangat ambigu. Di satu pihak pemerintah berniat meningkatkan daya saing industri nasional, tapi menaikkan tarif dasar listrik yang akan berlaku per Juli 2010. Ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji, kenaikan tarif dasar listrik, menurut Revi, secara otomatis memaksa pengusaha melakukan penghematan produksi. Penghematan produksi, biasanya berbentuk penurunan kesejahteraan buruh dan PHK massal.

Abdullah menambahkan, ”Dengan FTA-FTA yang telah disepakati dan kebijakan pemerintah (yang antiburuh) akan menurunkan kualitas hidup buruh.”

Dalam diskusi tersebut, salah seorang peserta menanyakan bagaimana menghadapi situasi perburuhan yang semakin sulit. Menurutnya, buruh-buruh tetap sekarang mudah di-PHK. Apalagi buruh kontrak, ”Meskipun punya surat keterangan dokter karena sakit, buruh kontrak bisa di-PHK,” keluhnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Abdullah maupun Revi sama-sama meyakini bahwa penguatan buruh dan serikat buruh adalah kuncinya. ”PUK (Pimpinan Unit Kerja) tidak hanya (mengurus) PKB,” ungkap Abdullah seraya mengamini ungkapan Revi bahwa gerakan serikat buruh tidak cukup memperjuangkan hal-hal normatif. Menurut Revi, serikat buruh mesti memiliki perspektif politis dalam berjuang. (iipkolektip@gmail.com)

Sumber: Koran Buruh, 27 Juni 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s