Kenaikan TDL, BBM dan Gas Bebani Rakyat

Laporan Koordinator Koalisi Rakyat Tolak ACFTA, Revitriyoso Husodo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Rakyat Tolak ACFTA menolak kenaikan TDL dan rencana kenaikan BBM dan gas, dan akan menggalang berbagai elemen mahasiswa dan buruh untuk memprotes kebijakan tersebut.

Koalisi Rakyat Tolak ACFTA beranggotakan, Institute for Global Justice (IGJ), Forum Intelektual Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia (HI-UAI), Korps Mahasiswa HI (KOMAHI) UAI, Forum Komunikasi Mahasiswa HI Indonesia (FKMHII) Korwil II DKI Jakarta-Banten, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) SPSI dan Front Kebudayaan Nasional (FKN). Pembangunan industri nasional dan kesejahteraan buruh dan rakyat adalah amanat rakyat yang harus dipikul oleh pemerintahan hasil Pemilu 2009, atau ledakan-ledakan sosial akan menghancurkan legitimasi elite oligarki Indonesia menjelang Pemilu 2014 mendatang.

Pada Selasa (15/6/2010), dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh dan Direktur PLN Dahlan Iskan, Komisi VII DPR-RI menyetujui rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen, berlaku mulai 1 Juli 2010. Kenaikan TDL ini akan disusul dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji ukuran 12 kilogram, meskipun ditunda sementara oleh Pertamina.

Berbagai kenaikan tarif energi, di tengah-tengah krisis listrik dan krisis energi yang masih menghantui bangsa Indonesia, akan semakin memukul tingkat daya saing industri dan efek berantainya adalah penurunan produksi, penurunan tingkat kesejahteraan buruh, bahkan PHK massal. Kebijakan menaikkan TDL justru kontraproduktif dengan upaya pemerintah meningkatkan daya saing industri dalam negeri menghadapi dampak implementasi kesepakatan perdagangan bebas atau free trade agreements (FTA).

Per 1 Januari 2010, FTA ASEAN-China (ACFTA) berlaku efektif dalam jalur normal (normal track) di mana hampir seluruh pos tarif dibebaskan. Pemerintah diwakili Kementerian Perdagangan gagal merenegosiasikan 228 pos tarif dalam pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) ke-10 antara Indonesia dan China di Yogyakarta, 3 April 2010.

Menyusul berlaku pula FTA ASEAN-India (AIFTA) per 1 Juni 2010, dan FTA-FTA lain seperti FTA ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) yang sudah ditandatangani pada 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. ACFTA dianggap sebagai ancaman terbesar, karena dengan dampak krisis subprime mortgage (2008) di Amerika Serikat dan krisis finansial di Yunani (2010) yang berdampak ke seluruh Eropa, menyebabkan menurunnya permintaan di negara-negara maju, dan China mengalihkan pasarnya ke ASEAN.

Sebagai bentuk desakan agar keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA dievaluasi kembali, Koalisi Rakyat Tolak ACFTA, telah mengajukan tuntutan pembentukan panitia khusus (Pansus) ACFTA dengan pengawasan masyarakat sipil, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR-RI, 25 Mei 2010.

Dilanjutkan dengan audiensi ke Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), pada 7 dan 8 Juni 2010. Upaya sosialisasi ke masyarakat pun dilakukan dengan mengadakan diskusi-diskusi di kampus seperti di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), di komunitas budaya Saung Bapontar, di komunitas petani Ciampea Bogor, dan bersama elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP-KEP) SPSI cabang Bekasi.

Kaum buruh adalah pihak yang paling terkena dampak globalisasi neoliberal. Berbagai kebijakan seperti pengurangan subsidi yang dalam bentuk konkretnya adalah kenaikan BBM dan TDL, serta fleksibilitas pasar tenaga kerja (labour market flexibility) yang mengubah sistem kerja tetap menjadi sistem outsourcing menjadi momok bagi kaum buruh.

Beban krisis 1998 telah menghancurkan industri, menimbulkan PHK massal dan penurunan tingkat kesejahteraan. Tidak tersedianya lapangan kerja di sektor formal menimbulkan kerawanan sosial dengan meningkatnya aksi-aksi premanisme dan kriminalitas.

Otonomi daerah yang melimpahkan kewenangan dalam perburuhan kepada pemerintah daerah tidak membuat daerah semakin pro-buruh, tetapi malah menyerah terhadap tekanan global untuk pro-investasi. Begitu pula fasilitas kerja yang dinikmati kaum buruh masih jauh dari standar keselamatan. (*)

Sumber: TribunNews, 21 Juni 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s