Kok, Pemerintah Masih Cuek Dengan Ancaman ACFTA

Jakarta, RM. Merasa tuntutannya nggak direspons, Koalisi Rakyat Tolak ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) berdemo di Gedung DPR, kemarin.Mereka mendesakan agar poin-poin kesepakatan perdagangan bebas kawasan Asean dan Cina dinegosiasi ulang.

Koalisi Rakyat Tolak ACFTA terdiri dari enam elemen pergerakan, di antaranya Institute for Global Justice (IGJ) dan Forum Intelektual Hubungan International Universitas Al-Azhar Indonesia. Mereka ditemui anggota Komisi VI yang mengurusi persoalan ini di DPR, kemarin.Mereka menuntut agar DPR mendesak pemerintah merenegosiasi point ACFTA.
“Kami ingin renegosiasi perjanjian perdagangan bebas itu mencapai kesepakatan yang adil,” ujar Koordinator Koalisi, Revitriyoso Husodo.

Menurut Revitriyoso, kegagalan negosiasi ulang 228 pos tarif yang diajukan adalah bukti lemahnya posisi tawar pemerintah. Dampak dari kegagalan itu telah memicu guncangan besar di tubuh industri mikro dan menengah.Hambatan tarif bea masuk memang sudah dihapuskan, namun tetap saja produk Indonesia kesulitan masuk pasar Cina.Persoalannya adalah standarisasi produk antara Indonesia dan Cina jauh berbeda. Standarisasi produk yang diterapkan Cina lebih tinggi ketimbang Indonesia.

“Akibatnya produk-produk China bebas masuk ke pasar Indonesia, sedang produk Indonesia terhalang masuk ke pasar Cina,” tambahnya.”Ngerinya” lagi ke depan jika poin ACFTA tak secepatnya dinegosiasi ulang maka pasar Indonesia akan dibanjiri produk impor Cina.Tengok saja, berdasarkan penelitian The Indonesia Iron and Industry Association (HSA) impor baja pada 2010 bakal melonjak hingga 170,76 persen dibandingkan dengan rcalisasu impor pada 2009 yang sebesar 554 ribu ton.Banjir produk tekstil Cina juga sudah membuat lesu pasartekstil lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis sebelum ACFTA diterapkan pangsa pasar usaha tekstil dan produk terkait (TPT) demostik anjlok dari 57 persen pada 2005 menjadi 23 persen pada 2008.

Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR segera membentuk Pansus ACFTA yang memiliki kewenangan untuk memanggil jajaran menteri terkait agar pemerintah mau mere-negosiasi poin ACFTA.Mereka juga menginginkan kerja Pansus ACFTA nanti diawasi oleh badan pengawas yang keanggotaannya terdiri atas elemen buruh, petani, mahasiswa.Undang-undang yang menjadi beleid turunan ACFTA juga tak luput dari sasaran. Mereka meminta undang-undang yang merugikan perekonomian nasional dicabut.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima yang dihubungi Rakyat Merdeka menilai belum waktunya membentuk pansus.Sebab, persoalan ACFTA hanyalah soal komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mencarikan solusi terbaik.Untuk itu. Komisi Perdagangan telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait. “Jadi kita tidak latah bicara Panja (Panitia Kerja) atau Pansus (Panitia Khusus) sebab itu nantinya muatannya lebih politis,” katanya.Kendati begitu. Aria Bima bersama koleganya tengah merumuskan Panja daya saing bukan panja ACFTA.b ua

Sumber: Rakyat Merdeka, 26 Mei 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s